SUARA RAKYAT
SK KEMENKUM DAN HAM
NO : AHU-038497-AH.01.30.Tahun 2025
NPWP: 85.361.813.0-614.000
NIB : 23072500010
DIREKTUR UTAMA
Fandy
Pimpinan Redaksi
Fandy
Wakil redaksi
Rohman
Kaperwil Jawa timur Budi
Kabiro Surabaya Rahmad
Kabiro Gresik Edy
Kabiro Lamongan Sugik
Kabiro Tuban Sugiono
Kabiro Bojonegoro Eka
Kabiro Ngawi
Kabiro Madiun Ardian
Kabiro Ponorogo
Kabiro Pacitan
Kabiro Nganjuk Hari
Kabiro Kediri Danang
Kabiro Tulungagung
Kabiro Blitar
Kabiro Malang Beny
Wartawan Malang
Kabiro Pasuruan
Kabiro Trenggalek
Kabiro Sidoarjo
Kabiro Mojokerto Sigit
Kabiro Jombang
Kabiro Lumajang
Kabiro Jember
Kabiro Bondowoso
Kabiro Situbondo
Kaperwil Jawa Tengah Agustinus
Kabiro Rembang
Kabiro Kudus
Kabiro Demak Yani
Kabiro sragen Wawan
Kabiro Salatiga
Kabiro Purwokerto
Kabiro Pekalongan
Kabiro Semarang Erwanto
Kabiro Yogyakarta
Kabiro Solo
Kaperwil Jawa Barat Rifai
Kabiro Cirebon
Kabiro Tasikmalaya
Kabiro Bandung
Kabiro Bekasi
Kabiro Depok :
Kabiro Bogor :
Kabiro Jakarta
Kabiro Banten
Kaperwil Bali
Kabiro Denpasar
Kabiro Jembrana
Kabiro Tabanan
Kantor: Jakarta Pusat
Hubungi 896-7533-3673
Rek BCA 6730434837
Anggota Media SUARA Rakyat Yang ada namanya di dalam box redaksi mohon di perhatikan dengan teliti jika tidak ada di dalam box redaksi ini bukan anggota dari media SUARA RAKYAT
Anggota media SUARA RAKYAT di bekali id card dan surat tugas yang masih berlaku
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah landasan hukum utama di Indonesia yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi manusia, menghapuskan penyensoran atau pembredelan, serta mengatur peran, hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.
Poin-Poin Penting UU Pers No. 40 Tahun 1999Kemerdekaan Pers: Dijamin sebagai hak asasi manusia. Pers nasional tidak mengenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan Penerbitan.
Fungsi Pers: Sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Di bidang penegakan hukum, pers juga bertugas mengawasi, memperingatkan, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran
Hak Jurnalistik Utama:Hak Tolak: Hak wartawan untuk menolak mengungkapkan nama/identitas narasumber yang harus dirahasiakan demi keamanan.Hak Jawab: Hak seseorang atau kelompok untuk memberikan tanggahan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baik.Perlindungan Hukum: Negara menjamin perlindungan hukum bagi yang menjalankan profesi jurnalistiknya secara sah dan beritikad baik
Peran Dewan Pers: Dibentuk untuk menjaga independensi pers serta meningkatkan kualitas dan menegakkan kode etik jurnalistik.
Barang siapa yang dengan sengaja menghalang halangi tugas jurnalistik Diancam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur ketentuan pidana bagi siapa saja yang melawan hukum dan menghambat kerja pers atau perusahaan pers yang mengabaikan kewajiban hak jawab dan hak koreksi, dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp500 juta
Rincian Isi Pasal 18Ayat (1): Pelanggaran hukum yang sengaja menghambat kerja orang dalam mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi serta melakukan penyensoran atau pembredelan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp500.000.000.Ayat (2): Pengabaian kewajiban Hak Jawab, Hak Koreksi, dan ketentuan iklan oleh perusahaan yang dikenakan sanksi denda maksimal Rp500.000.000.
